Empat pengertian akuntansi yang sering digunakan secara umum:

1.Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk hasil-hasilnya. Menurut AICPA ( American Institute of Certified Public Accounting).

2.Akuntansi adalah proses pengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternative dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Menurut ASOBAT ( A Statement of Basic Accounting theory).

3.Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternative. Menurut APB ( Accounting Principle Board) Statement No. 4.

4.Akuntansi = A : Angka, K : Keputusan, U : Uang, N : Nilai, T : Transaksi/ Tjatatan, A : Analisis, N : Netral, S : Seni, I : Informasi.



Empat peristiwa penting dalam sejarah penentuan standar akuntansi internasional:

1.Tahun 1959 Jacob Kraayenhof, mitra pendiri sebuah firma akuntan independen Eropa yang utama, mendorong agar usaha pembuatan standar akuntansi internasioanl dimulai.

2.Tahun 1973 Komite Standar Akuntansi Internasional ( Internasional Accounting Standard Committee – IASC ) didirikan.

3.Tahun 1977 Federasi Internasional Akuntan ( Internasional Federation of Accounting – IFAC ) didirikan.

4.Tahun 2001 Badan Standar akuntansi Internasional ( Internasional Accounting Standars Board – IASB) menggantikan IASC dan mengambil alih tanggung jawabnya per tanggal 1 April. Standar Iasb disebut sebagai Standar Pelaporan Keuangan Internasional ( IFRS ) dan termasuk di dalamnya IAS yang dikeluarkan oleh IASC.


Empat organisasi Internasional utama yang mendorong harmonisasi akuntansi:
1.Badan standar Akuntansi Internasional ( IASB )
2.Komisi Uni Eropa ( EU )
3.Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal ( IOSCO )
4.Federasi Internasional Akuntan ( IFAC )


Yang termasuk anggota Big 4:
1.Deloitte Touche Tohmatsu
2.PwC
3.Ernst & Young
4.KPMG


Empat Global member Firms berdasarkan negaranya:

South Africa

1.Deloitte Touche Tohmatsu
2.PWC
3.KPMG
4.Ernst & Young



Republic of China

1.PricewaterhouseCoopers Zhong Tian is affiliated with PricewaterhouseCoopers.
2.KPMG Hua Zhen is affiliated with KPMG.
3.Ernst & Young Hua Min is affiliated with Ernst & Young.
4.DTT Hua Yong is affiliated with DTT.



Morocco

1.Deloitte Touche(M.E)
2.Ernst & Young
3.PWC
4.KPMG



Syria

1.Deloitte Touche(M.E)
2.Ernst & Young – Abdul Kader Hussarieh and partners
3.KPMG – Mejanni & Co. Charted Accountants and Consultants LLC
4.PwC - Pricewaterhousecoopers



Jordan

1.Ernst & Young
2.Deloitte Touche(M.E)
3.PWC
4.KPMG



Egypt

1.Hazem Hassan – KPMG
2.The Advisors – Member firm of RSM International
3.Mohamed Hilal - Grant Thornton
4.Mostafa Shawki & Co. – Mazars



Indonesia

1.KAP Purwantono, Suherman & Surja — affiliate of Ernst & Young
2.KAP Osman Bing Satrio — Deloitte Touche Tohmatsu (DTT)
3.KAP Siddharta dan Widjaja — affiliate of KPMG
4.KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan — affiliate of PwC



Singapore

1.PricewaterhouseCoopers LLP
2.Ernst & Young LLP
3.KPMG LLP
4.Deloitte & Touche LLP



Malaysia

1.PricewaterhouseCoopers
2.Ernst & Young
3.KPMG
4.Deloitte KassimChan — member of Deloitte Touche Tohmatsu (DTT)



Republic of Korea

1.Hanyoung LLC — member of Ernst & Young
2.Samjong LLC — member of KPMG
3.Samil LLC — member of PricewaterhouseCoopers
4.Anjin LLC — member of Deloitte Touche Tohmatsu (DTT)



Brazil

1.Deloitte
2.PWC
3.Ernst & Young Terco
4.KPMG




Saudi Arabia

1.Deloitte & Touche Bakr Abulkhair & Co – member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL)
2.PricewaterhouseCoopers LLP – member of PricewaterhouseCoopers
3.Ernst & Young Saudi Arabia – member of Ernst & Young
4.KPMG Al Fozan & Al Sadhan – member of KPMG



Turkey

1.Güney Bagimsiz Denetim ve S.M.M. A.S. – member of Ernst & Young,
2.Akis Bagimsiz Denetim ve S.M.M. A.S. – affiliate of KPMG,
3.Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. – member of PwC
4.DRT Bagimsiz Denetim ve S.M.M. A.S. – affiliate of Deloitte Touche Tohmatsu (DTT)



India

1.Price Waterhouse, Price Waterhouse & Co., Love Lock & Lewes and Dalal & Shah member of the PwC network
2.Deloitte Haskins & Sells, A.F Ferguson, P C Hansotia, C C Chokshi & Co, S.B. Billimoria, Fraser & Ross and Touche Ross & co are the member of Deloitte Touche Tohmatsu (DTT)
3.BSR & Co, member of KPMG
4.S.R.Batliboi & CO., S.R.Batliboi & Associates, S.V.Ghatalia & Associates: member of Ernst & Young



Pakistan

1.Ernst & Young Ford Rhodes Sidat Hyder
2.KPMG Taseer Hadi & Co. – member of KPMG International
3.M. Yousuf Adil Saleem & Co. – member of Deloitte Touche Tohmatsu (DTT[
4.A. F. Ferguson & Co. – Member firm of PwC



The Philippines

1.Sycip Gorres Velayo & Co. (SGV & Co.) – affiliate of Ernst & Young
2.Manabat Delgado Amper & Co. (formerly C.L. Manabat & Co.) – affiliate of Deloitte Touche Tohmatsu (DTT)
3.Isla Lipana & Co. (formerly Joaquin Cunanan & Co.) – affiliate of PwC
4.Manabat Sanagustin & Co. (formerly Laya Mananghaya & Co.) – affiliate of KPMG



Sri Lanka

1.KPMG
2.Ernst & Young
3.BDO partners
4.PWC



Sweden

1.* Öhrlings PricewaterhouseCoopers (formerly Öhrlings Reveko)
2.Deloitte Touche Tohmatsu (formerly TRG Revision)
3.KPMG (formerly Bohlins revisionsbyrå)



Mexico

1.Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., member of Deloitte Touche Tohmats
2.Ernst & Young
3.PricewaterhouseCoopers México
4.KPMG Cárdenas Dosal, S.C., member of KPMG International Cooperative



Argentina

1.Sibille – Affiliate of KPMG International Cooperative
2.Deloitte & Co. S.R.L
3.PricewaterhouseCoopers
4.Ernst & Young[



Bangladesh

1.Rahman Rahman Huq, Chartered Accountants – Member firm of KPMG International (Only Member firm in Bangladesh of any of the Big Four)
2.A Qasem & Co., Chartered Accountants - Correspondent firm of PWC
3.Hoda Vasi Chowdhury & Co., Chartered Accountants - Correspondent firm of Deloitte Touche Tohmatsu
4.S. F. Ahmed & Co., Chartered Accountants - Correspondent firm of Ernst & Young



Nigeria

1.Akintola Williams Deloitte
2.PwC Nigeria
3.KPS-KPMG Member Firm
4.Ernst & Young

Indonesia saat ini belum mewajibkan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan IFRS melainkan masih mengacu kepada standar akuntansi keuangan lokal. Dewan Pengurus Nasional IAI bersama-sama dengan Dewan Konsultatif SAK dan Dewan SAK merencanakan tahun 2012 akan menerapkan standar akuntansi yang mendekati konvergensi penuh kepada IFRS.

Dari data-data di atas kebutuhan Indonesia untuk turut serta melakukan program konverjensi tampaknya sudah menjadi keharusan jika kita tidak ingin tertinggal. Sehingga, dalam perkembangan penyusunan standar akuntansi di Indonesia oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) tidak dapat terlepas dari perkembangan penyusunan standar akuntansi internasional yang dilakukan oleh International Accounting Standards Board (IASB). Standar akuntansi keuangan nasional saat ini sedang dalam proses secara bertahap menuju konverjensi secara penuh dengan International Financial Reporting Standards yang dikeluarkan oleh IASB. Adapun posisi IFRS/IAS yang sudah diadopsi hingga saat ini dan akan diadopsi pada tahun 2009 dan 2010 adalah seperti yang tercantum dalam daftar- daftar berikut ini.
Tabel 1:
IFRS/IAS yang Telah Diadopsi ke dalam PSAK hingga 31 Desember 2008
1. IAS 2 Inventories
2. IAS 10 Events after balance sheet date
3. IAS 11 Construction contracts
4. IAS 16 Property, plant and equipment
5. IAS 17 Leases
6. IAS 18 Revenues
7. IAS 19 Employee benefits
8. IAS 23 Borrowing costs
9. IAS 32 Financial instruments: presentation
10. IAS 39 Financial instruments: recognition and measurement
11. IAS 40 Investment propert


Tabel 2:
IFRS/IAS yang Akan Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2009
1. IFRS 2 Share-based payment
2. IFRS 4 Insurance contracts
3. IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations
4. IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources
5. IFRS 7 Financial instruments: disclosures
6. IAS 1 Presentation of financial statements
7. IAS 27 Consolidated and separate financial statements
8. IAS 28 Investments in associates
9. IFRS 3 Business combination
10. IFRS 8 Segment reporting
11. IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
12. IAS 12 Income taxes
13. IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates
14. IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans
15. IAS 31 Interests in joint ventures
16. IAS 36 Impairment of assets
17. IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets
18. IAS 38 Intangible assets


Tabel 3:
IFRS/IAS yang Akan Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2010
1. IAS 7 Cash flow statements
2. IAS 20 Accounting for government grants and disclosure of government assistance
3. IAS 24 Related party disclosures
4. IAS 29 Financial reporting in hyperinflationary economies
5. IAS 33 Earning per share
6. IAS 34 Interim financial reporting
7. IAS 41 Agriculture

Dan untuk hal-hal yang tidak diatur standar akuntansi internasional, DSAK akan terus mengembangkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan nyata di Indonesia, terutama standar akuntansi keuangan untuk transaksi syariah, dengan semakin berkembangnya usaha berbasis syariah di tanah air. Landasan konseptual untuk akuntansi transaksi syariah telah disusun oleh DSAK dalam bentuk Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hal ini diperlukan karena transaksi syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan transaksi usaha umumnya sehingga ada beberapa prinsip akuntansi umum yang tidak dapat diterapkan dan diperlukan suatu penambahan prinsip akuntansi yang dapat dijadikan landasan konseptual. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk transaksi syariah akan dimulai dari nomor 101 sampai dengan 200.

sumber : www.kanaka.co.id

Mengapa Enron, salah satu raksasa energi Amerika Serikat, dapat mencapai pertumbuhan yang fenomenal dalam waktu singkat, kemudian jatuh bangkrut dalam waktu yang singkat pula? “Ilmu” apakah yang dipakai Jeff Skilling, si jenius lulusan Harvard Business School dan mantan konsultan firma terkemuka McKinsey untuk mencapai semua itu? Jawabnya: akuntansi. Siapakah yang “melindungi” dan meng-approve praktik akuntansi Enron sebelum terungkap? Tak lain adalah akuntan publik Arthur Andersen.

Akuntansi merupakan satu-satunya bahasa bisnis utama di pasar modal. Tanpa standar akuntansi yang baik, pasar modal tidak akan pernah berjalan dengan baik pula karena laporan keuangan merupakan produk utama dalam mekanisme pasar modal. Efektivitas dan ketepatan waktu dari informasi keuangan yang transparan yang dapat dibandingkan dan relevan dibutuhkan oleh semua stakeholder (pekerja, suppliers, customers, institusi penyedia kredit, bahkan pemerintah). Para stakeholder ini bukan sekadar ingin mengetahui informasi keuangan dari satu perusahaan saja, melainkan dari banyak perusahaan (jika bisa, mungkin dari semua perusahaan) dari seluruh belahan dunia untuk diperbandingkan satu dengan lainnya.

Pertanyaannya, bagaimana kebutuhan ini dapat terpenuhi jika perusahaan-perusahaan masih menggunakan bentuk dan prinsip pelaporan keuangan yang berbeda-beda? International Accounting Standards, yang lebih dikenal sebagai International Financial Reporting Standards (IFRS), merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi berkualitas tinggi dan kerangka akuntasi berbasiskan prinsip yang meliputi penilaian profesional yang kuat dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu, dan akuntansi terkait transaksi tersebut. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah membandingkan informasi keuangan entitas antarnegara di berbagai belahan dunia.

Implikasinya, mengadopsi IFRS berarti mengadopsi bahasa pelaporan keuangan global yang akan membuat suatu perusahaan dapat dimengerti oleh pasar global. Suatu perusahaan akan memiliki daya saing yang lebih besar ketika mengadopsi IFRS dalam laporan keuangannya. Tidak mengherankan, banyak perusahaan yang telah mengadopsi IFRS mengalami kemajuan yang signifikan saat memasuki pasar modal global.

Di dunia internasional, IFRS telah diadopsi oleh banyak negara, termasuk negara-negara Uni Eropa, Afrika, Asia, Amerika Latin dan Australia. Di kawasan Asia, Hong Kong, Filipina dan Singapura pun telah mengadopsinya. Sejak 2008, diperkirakan sekitar 80 negara mengharuskan perusahaan yang telah terdaftar dalam bursa efek global menerapkan IFRS dalam mempersiapkan dan mempresentasikan laporan keuangannya.

Dalam konteks Indonesia, konvergensi IFRS dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin daya saing nasional. Perubahan tata cara pelaporan keuangan dari Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), PSAK, atau lainnya ke IFRS berdampak sangat luas. IFRS akan menjadi “kompetensi wajib-baru” bagi akuntan publik, penilai (appraiser), akuntan manajemen, regulator dan akuntan pendidik. Mampukah para pekerja accounting menghadapi perubahan yang secara terus-menerus akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar global terhadap informasi keuangan? Bagaimanakah persiapan Indonesia untuk IFRS ini?

Sejak 2004, profesi akuntan di Indonesia telah melakukan harmonisasi antara PSAK/Indonesian GAAP dan IFRS. Konvergensi IFRS diharapkan akan tercapai pada 2012. Walaupun IFRS masih belum diterapkan secara penuh saat ini, persiapan dan kesiapan untuk menyambutnya akan memberikan daya saing tersendiri untuk entitas bisnis di Indonesia.

Dengan kesiapan adopsi IFRS sebagai standar akuntansi global yang tunggal, perusahaan Indonesia akan siap dan mampu untuk bertransaksi, termasuk merger dan akuisisi (M&A), lintasnegara. Tercatat sejumlah akuisisi lintasnegara telah terjadi di Indonesia, misalnya akuisisi Philip Morris terhadap Sampoerna (Mei 2005), akuisisi Khazanah Bank terhadap Bank Lippo dan Bank Niaga (Agustus 2005), ataupun UOB terhadap Buana (Juli 2005). Sebagaimana yang dikatakan Thomas Friedman, “The World is Flat”, aktivitas M&A lintasnegara bukanlah hal yang tidak lazim. Karena IFRS dimaksudkan sebagai standar akuntansi tunggal global, kesiapan industri akuntansi Indonesia untuk mengadopsi IFRS akan menjadi daya saing di tingkat global. Inilah keuntungan dari mengadopsi IFRS.

Bagi pelaku bisnis pada umumnya, pertanyaan dan tantangan tradisionalnya: apakah implementasi IFRS membutuhkan biaya yang besar? Belum apa-apa, beberapa pihak sudah mengeluhkan besarnya investasi di bidang sistem informasi dan teknologi informasi yang harus dipikul perusahaan untuk mengikuti persyaratan yang diharuskan. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah jelas, adopsi IFRS membutuhkan biaya, energi dan waktu yang tidak ringan, tetapi biaya untuk tidak mengadopsinya akan jauh lebih signifikan. Komitmen manajemen perusahaan Indonesia untuk mengadopsi IFRS merupakan syarat mutlak untuk meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia di masa depan.

Penulis adalah konsultan di sebuah firma penasihat bisnis global di Jakarta.

International Financial Reporting Standards (IFRS) are principles-based Standards, Interpretations and the Framework (1989) adopted by the International Accounting Standards Board (IASB).

Many of the standards forming part of IFRS are known by the older name of International Accounting Standards (IAS). IAS were issued between 1973 and 2001 by the Board of the International Accounting Standards Committee (IASC). On 1 April 2001, the new IASB took over from the IASC the responsibility for setting International Accounting Standards. During its first meeting the new Board adopted existing IAS and SICs. The IASB has continued to develop standards calling the new standards IFRS.


Structure of IFRS

IFRS are considered a "principles based" set of standards in that they establish broad rules as well as dictating specific treatments.

International Financial Reporting Standards comprise:

International Financial Reporting Standards (IFRS)—standards issued after 2001
International Accounting Standards (IAS)—standards issued before 2001
Interpretations originated from the International Financial Reporting
Interpretations Committee (IFRIC)—issued after 2001
Standing Interpretations Committee (SIC)—issued before 2001
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (1989)

IAS 8 Par. 11
"In making the judgement described in paragraph 10, management shall refer to, and consider the applicability of, the following sources in descending order:
(a) the requirements and guidance in Standards and Interpretations dealing with similar and related issues; and
(b) the definitions, recognition criteria and measurement concepts for assets, liabilities, income and expenses in the Framework."


Framework

The Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements states basic principles for IFRS.

The IASB and FASB Frameworks are in the process of being updated and converged. The Joint Conceptual Framework project aims to update and refine the existing concepts to reflect the changes in markets, business practices and the economic environment that have occurred in the two or more decades since the concepts were first developed.

Its overall objective is to create a sound foundation for future accounting standards that are principles-based, internally consistent and internationally converged. Therefore the IASB and the US FASB (the boards) are undertaking the project jointly.


Role of Framework

Deloitte states:

In the absence of a Standard or an Interpretation that specifically applies to a transaction, management must use its judgement in developing and applying an accounting policy that results in information that is relevant and reliable. In making that judgement, IAS 8.11 requires management to consider the definitions, recognition criteria, and measurement concepts for assets, liabilities, income, and expenses in the Framework. This elevation of the importance of the Framework was added in the 2003 revisions to IAS 8.


Objective of financial statements

A financial statement should reflect true and fair view of the business affairs of the organization. As these statements are used by various constituents of the society / regulators, they need to reflect true view of the financial position of the organization. and it is very helpful to check the financial position of the business for a specific period.


Underlying assumptions

IFRS authorize two basic accounting models:

I. Financial capital maintenance in nominal monetary units, i.e., Historical cost accounting during low inflation and deflation (see the Framework, Par 104 (a)).

II. Financial capital maintenance in units of constant purchasing power, i.e., Constant Item Purchasing Power Accounting - CIPPA - during low inflation and deflation (see the Framework, Par 104 (a)) and Constant Purchasing Power Accounting (see IAS 29) - CPPA - during hyperinflation. Financial capital maintenance in units of constant purchasing power is not authorized under US GAAP.

The following are the four underlying assumptions in IFRS:

1. Accrual basis: the effect of transactions and other events are recognized when they occur, not as cash is gained or paid.
2. Going concern: an entity will continue for the foreseeable future.
3. Stable measuring unit assumption: financial capital maintenance in nominal monetary units or traditional Historical cost accounting; i.e., accountants consider changes in the purchasing power of the functional currency up to but excluding 26% per annum for three years in a row (which would be 100% cumulative inflation over three years or hyperinflation as defined in IFRS) as immaterial or not sufficiently important for them to choose financial capital maintenance in units of constant purchasing power during low inflation and deflation as authorized in IFRS in the Framework, Par 104 (a).

Accountants implementing the stable measuring unit assumption (traditional Historical Cost Accounting) during annual inflation of 25% for 3 years in a row would destroy 100% of the real value of all constant real value non-monetary items not maintained under the Historical Cost paradigm.

4. Units of constant purchasing power: financial capital maintenance in units of constant purchasing power during low inflation and deflation; i.e. the rejection of the stable measuring unit assumption. See The Framework (1989), Paragraph 104 (a). Measurement in units of constant purchasing power (inflation-adjustment) under Constant Item Purchasing Power Accounting of only constant real value non-monetary items (not variable items) remedies the destruction caused by Historical Cost Accounting of the real values of constant real value non-monetary items never maintained constant as a result of the implementation of the stable measuring unit assumption during low inflation. It is not inflation doing the destroying. It is the implementation of the stable measuring unit assumption, i.e., HCA. Only constant real value non-monetary items are inflation-adjusted during low inflation and deflation. All non-monetary items (both variable real value non-monetary items and constant real value non-monetary items) are inflation-adjusted during hyperinflation as required in IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies, i.e. under Constant Purchasing Power Accounting.


Qualitative characteristics of financial statements

Qualitative characteristics of financial statements include:

Understandability
Reliability
Comparability
Relevance
True and Fair View/Fair Presentation


Elements of financial statements

The financial position of an enterprise is primarily provided in the Statement of Financial Position. The elements include:

Asset: An asset is a resource controlled by the enterprise as a result of past events from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise.
Liability: A liability is a present obligation of the enterprise arising from the past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the enterprise' resources, i.e., assets.
Equity: Equity is the residual interest in the assets of the enterprise after deducting all the liabilities under the Historical Cost Accounting model. Equity is also known as owner's equity. Under the units of constant purchasing power model equity is the constant real value of shareholders´ equity.

The financial performance of an enterprise is primarily provided in an income statement or profit and loss account. The elements of an income statement or the elements that measure the financial performance are as follows:

Revenues: increases in economic benefit during an accounting period in the form of inflows or enhancements of assets, or decrease of liabilities that result in increases in equity. However, it does not include the contributions made by the equity participants, i.e., proprietor, partners and shareholders.
Expenses: decreases in economic benefits during an accounting period in the form of outflows, or depletions of assets or incurrences of liabilities that result in decreases in equity.

Revenues and expenses are measured in nominal monetary units under the Historical Cost Accounting model and in units of constant purchasing power (inflation-adjusted) under the Units of Constant Purchasing Power model.


Recognition of elements of financial statements

An item is recognized in the financial statements when:

it is probable future economic benefit will flow to or from an entity.
the resource can be reliably measured - otherwise the stable measuring unit assumption is applied under the Historicald Cost Accounting model: i.e. it is assumed that the monetary unit of account (the functional currency) is perfectly stable (zero inflation or deflation); it is simply assumed that there is no inflation or deflation ever, and items are stated at their original nominal Historical Cost from any prior date: 1 month, 1 year, 10 or 100 or 200 or more years before; i.e. the stable measuring unit assumption is applied to items such as issued share capital, retained earnings, capital reserves, all other items in shareholders´ equity, all items in the Statement of Comprehensive Income (except salaries, wages, rentals, etc., which are inflation-adjuted annually), etc.

Under the Units of Constant Purchasing Power model, all constant real value non-monetary items are inflation-adjusted during low inflation and deflation; i.e. all items in the Statement of Comprehensive Income, all items in shareholders´ equity, Accounts Receivables, Accounts Payables, all non-monetary payables, all non-monetary receivables, provisions, etc.


Measurement of the Elements of Financial Statements

Par. 99. Measurement is the process of determining the monetary amounts at which the elements of the financial statements are to be recognized and carried in the balance sheet and income statement. This involves the selection of the particular basis of measurement.

Par. 100. A number of different measurement bases are employed to different degrees and in varying combinations in financial statements. They include the following:

(a) Historical cost. Assets are recorded at the amount of cash or cash equivalents paid or the fair value of the consideration given to acquire them at the time of their acquisition. Liabilities are recorded at the amount of proceeds received in exchange for the obligation, or in some circumstances (for example, income taxes), at the amounts of cash or cash equivalents expected to be paid to satisfy the liability in the normal course of business.

(b) Current cost. Assets are carried at the amount of cash or cash equivalents that would have to be paid if the same or an equivalent asset was acquired currently. Liabilities are carried at the undiscounted amount of cash or cash equivalents that would be required to settle the obligation currently.

(c) Realisable (settlement) value. Assets are carried at the amount of cash or cash equivalents that could currently be obtained by selling the asset in an orderly disposal. Assets are carried at the present discounted value of the future net cash inflows that the item is expected to generate in the normal course of business. Liabilities are carried at the present discounted value of the future net cash outflows that are expected to be required to settle the liabilities in the normal course of business.

Par. 101. The measurement basis most commonly adopted by entities in preparing their financial statements is historical cost. This is usually combined with other measurement bases. For example, inventories are usually carried at the lower of cost and net realisable value, marketable securities may be carried at market value and pension liabilities are carried at their present value. Furthermore, some entities use the current cost basis as a response to the inability of the historical cost accounting model to deal with the effects of changing prices of non-monetary assets.


Concepts of Capital and Capital Maintenance

A major difference between US GAAP and IFRS is the fact that three fundamentally different concepts of capital and capital maintenance are authorized in IFRS while US GAAP only authorize two capital and capital maintenance concepts during low inflation and deflation: (1) physical capital maintenance and (2) financial capital maintenance in nominal monetary units (traditional Historical Cost Accounting) as stated in Par 45 to 48 in the FASB Conceptual Satement Nº 5. US GAAP does not recognize the third concept of capital and capital maintenance during low inflation and deflation, namely, financial capital maintenance in units of constant purchasing power as authorized in IFRS in the Framework, Par 104 (a) in 1989.


Concepts of Capital

Par. 102. A financial concept of capital is adopted by most entities in preparing their financial statements. Under a financial concept of capital, such as invested money or invested purchasing power, capital is synonymous with the net assets or equity of the entity. Under a physical concept of capital, such as operating capability, capital is regarded as the productive capacity of the entity based on, for example, units of output per day.

Par. 103. The selection of the appropriate concept of capital by an entity should be based on the needs of the users of its financial statements. Thus, a financial concept of capital should be adopted if the users of financial statements are primarily concerned with the maintenance of nominal invested capital or the purchasing power of invested capital. If, however, the main concern of users is with the operating capability of the entity, a physical concept of capital should be used. The concept chosen indicates the goal to be attained in determining profit, even though there may be some measurement difficulties in making the concept operational.


Concepts of Capital Maintenance and the Determination of Profit

Par. 104. The concepts of capital in paragraph 102 give rise to the following concepts of capital maintenance:

(a) Financial capital maintenance. Under this concept a profit is earned only if the financial (or money) amount of the net assets at the end of the period exceeds the financial (or money) amount of net assets at the beginning of the period, after excluding any distributions to, and contributions from, owners during the period. Financial capital maintenance can be measured in either nominal monetary units or units of constant purchasing power.

(b) Physical capital maintenance. Under this concept a profit is earned only if the physical productive capacity (or operating capability) of the entity (or the resources or funds needed to achieve that capacity) at the end of the period exceeds the physical productive capacity at the beginning of the period, after excluding any distributions to, and contributions from, owners during the period.

The concepts of capital in paragraph 102 give rise to the following three concepts of capital during low inflation and deflation:

(A) Physical capital. See paragraph 102&103
(B) Nominal financial capital. See paragraph 104.
(C) Constant purchasing power financial capital. See paragraph 104.

The concepts of capital in paragraph 102 give rise to the following three concepts of capital maintenance during low inflation and deflation:

(1) Physical capital maintenance: optional during low inflation and deflation. Current Cost Accounting model prescribed by IFRS. See Par 106.
(2) Financial capital maintenance in nominal monetary units (Historical cost accounting): authorized by IFRS but not prescribed—optional during low inflation and deflation. See Par 104 (a) Historical cost accounting. Financial capital maintenance in nominal monetary units per se during inflation and deflation is a fallacy: it is impossible to maintain the real value of financial capital constant with measurement in nominal monetary units per se during inflation and deflation.
(3) Financial capital maintenance in units of constant purchasing power (Constant Item Purchasing Power Accounting): authorized by IFRS but not prescribed—optional during low inflation and deflation. See Par 104(a). Financial capital maintenance in units of constant purchasing power is prescribed in IAS 29 [3] during hyperinflation: i.e. Constant Purchasing Power Accounting - CPPA. Only financial capital maintenance in units of constant purchasing power per se can automatically maintain the real value of financial capital constant during inflation and deflation in all entities that at least break even—ceteris paribus—for an indefinite period of time. This would happen whether these entities own revaluable fixed assets or not and without the requirement of more capital or additional retained profits to simply maintain the existing constant real value of existing shareholders´ equity constant. Financial capital maintenance in units of constant purchasing power requires the calculation and accounting of net monetary losses and gains from holding monetary items during low inflation and deflation. The calculation and accounting of net monetary losses and gains during low inflation and deflation have thus been authorized in IFRS since 1989.

Par. 105. The concept of capital maintenance is concerned with how an entity defines the capital that it seeks to maintain. It provides the linkage between the concepts of capital and the concepts of profit because it provides the point of reference by which profit is measured; it is a prerequisite for distinguishing between an entity’s return on capital and its return of capital; only inflows of assets in excess of amounts needed to maintain capital may be regarded as profit and therefore as a return on capital. Hence, profit is the residual amount that remains after expenses (including capital maintenance adjustments, where appropriate) have been deducted from income. If expenses exceed income the residual amount is a loss.

Par. 106. The physical capital maintenance concept requires the adoption of the current cost basis of measurement. The financial capital maintenance concept, however, does not require the use of a particular basis of measurement. Selection of the basis under this concept is dependent on the type of financial capital that the entity is seeking to maintain.

Par. 107. The principal difference between the two concepts of capital maintenance is the treatment of the effects of changes in the prices of assets and liabilities of the entity. In general terms, an entity has maintained its capital if it has as much capital at the end of the period as it had at the beginning of the period. Any amount over and above that required to maintain the capital at the beginning of the period is profit.

Par. 108. Under the concept of financial capital maintenance where capital is defined in terms of nominal monetary units, profit represents the increase in nominal money capital over the period. Thus, increases in the prices of assets held over the period, conventionally referred to as holding gains, are, conceptually, profits. They may not be recognised as such, however, until the assets are disposed of in an exchange transaction. When the concept of financial capital maintenance is defined in terms of constant purchasing power units, profit represents the increase in invested purchasing power over the period. Thus, only that part of the increase in the prices of assets that exceeds the increase in the general level of prices is regarded as profit. The rest of the increase is treated as a capital maintenance adjustment and, hence, as part of equity.

Par. 109. Under the concept of physical capital maintenance when capital is defined in terms of the physical productive capacity, profit represents the increase in that capital over the period. All price changes affecting the assets and liabilities of the entity are viewed as changes in the measurement of the physical productive capacity of the entity; hence, they are treated as capital maintenance adjustments that are part of equity and not as profit.

Par. 110. The selection of the measurement bases and concept of capital maintenance will determine the accounting model used in the preparation of the financial statements. Different accounting models exhibit different degrees of relevance and reliability and, as in other areas, management must seek a balance between relevance and reliability. This Framework is applicable to a range of accounting models and provides guidance on preparing and presenting the financial statements constructed under the chosen model. At the present time, it is not the intention of the Board of IASC to prescribe a particular model other than in exceptional circumstances, such as for those entities reporting in the currency of a hyperinflationary economy. This intention will, however, be reviewed in the light of world developments.


Requirements of IFRS
Main article: Requirements of IFRS

IFRS financial statements consist of (IAS1.8)

a Statement of Financial Position
a Statement of Comprehensive Income or two separate statements comprising an Income Statement and separately a Statement of Comprehensive Income, which reconciles Profit or Loss on the Income statement to total comprehensive income
a Statement of Changes in Equity (SOCE)
a Cash Flow Statement or Statement of Cash Flows
notes, including a summary of the significant accounting policies

Comparative information is required for the prior reporting period (IAS 1.36). An entity preparing IFRS accounts for the first time must apply IFRS in full for the current and comparative period although there are transitional exemptions (IFRS1.7).

On 6 September 2007, the IASB issued a revised IAS 1 Presentation of Financial Statements. The main changes from the previous version are to require that an entity must:

present all non-owner changes in equity (that is, 'comprehensive income' ) either in one Statement of comprehensive income or in two statements (a separate income statement and a statement of comprehensive income). Components of comprehensive income may not be presented in the Statement of changes in equity.
present a statement of financial position (balance sheet) as at the beginning of the earliest comparative period in a complete set of financial statements when the entity applies the new standatd.
present a statement of cash flow.
make necessary disclosure by the way of a note.

The revised IAS 1 is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009. Early adoption is permitted.


IASB current projects

Much of its work is directed at convergence with US GAAP.


Adoption of IFRS

IFRS are used in many parts of the world, including the European Union, Hong Kong, Australia, Malaysia, Pakistan, GCC countries, Russia, South Africa, Singapore and Turkey. As of 27 August 2008, more than 113 countries around the world, including all of Europe, currently require or permit IFRS reporting. Approximately 85 of those countries require IFRS reporting for all domestic, listed companies. In addition, the US is also gearing towards IFRS. The SEC in the US is slowly but progressively shifting from requiring only US GAAP to accepting IFRS and will most likely accept IFRS standards in the longterm.

It is generally expected that IFRS adoption worldwide will be beneficial to investors and other users of financial statements, by reducing the costs of comparing alternative investments and increasing the quality of information.Companies are also expected to benefit, as investors will be more willing to provide financing.[9] However, Ray J. Ball has expressed some skepticism of the overall cost of the international standard; he argues that the enforcement of the standards could be lax, and the regional differences in accounting could become obscured behind a label. He also expressed concerns about the fair value emphasis of IFRS and the influence of accountants from non-common-law regions, where losses have been recognized in a less timely manner.[9]

For a current overview see IAS PLUS's list of all countries that have adopted IFRS.


Australia

The Australian Accounting Standards Board (AASB) has issued 'Australian equivalents to IFRS' (A-IFRS), numbering IFRS standards as AASB 1–8 and IAS standards as AASB 101–141. Australian equivalents to SIC and IFRIC Interpretations have also been issued, along with a number of 'domestic' standards and interpretations. These pronouncements replaced previous Australian generally accepted accounting principles with effect from annual reporting periods beginning on or after 1 January 2005 (i.e. 30 June 2006 was the first report prepared under IFRS-equivalent standards for June year ends). To this end, Australia, along with Europe and a few other countries, was one of the initial adopters of IFRS for domestic purposes (in the developed world). It must be acknowledged, however, that IFRS and primarily IAS have been part and parcel of accounting standard package in the developing world for many years since the relevant accounting bodies were more open to adoption of international standards for many reasons including that of capability.

The AASB has made certain amendments to the IASB pronouncements in making A-IFRS, however these generally have the effect of eliminating an option under IFRS, introducing additional disclosures or implementing requirements for not-for-profit entities, rather than departing from IFRS for Australian entities. Accordingly, for-profit entities that prepare financial statements in accordance with A-IFRS are able to make an unreserved statement of compliance with IFRS.

The AASB continues to mirror changes made by the IASB as local pronouncements. In addition, over recent years, the AASB has issued so-called 'Amending Standards' to reverse some of the initial changes made to the IFRS text for local terminology differences, to reinstate options and eliminate some Australian-specific disclosure. There are some calls for Australia to simply adopt IFRS without 'Australianising' them and this has resulted in the AASB itself looking at alternative ways of adopting IFRS in Australia


Canada

The use of IFRS will be required for Canadian publicly accountable profit-oriented enterprises for financial periods beginning on or after 1 January 2011. This includes public companies and other “profit-oriented enterprises that are responsible to large or diverse groups of shareholders.” Al Rosen, a forensic accountant who, for 15 years acted as a technical advisor to three Auditors General of Canada, believes Canada foolishly decided to adopt IFRS rules stating "I don't think they've studied it well enough. Like, we sat down and looked at the Canadian practices we had under Canadian reporting, we looked at IFRS, and we have over 100 dirty tricks you can pull under IFRS."


European Union

All listed EU companies have been required to use IFRS since 2005.

In order to be approved for use in the EU, standards must be endorsed by the Accounting Regulatory Committee (ARC), which includes representatives of member state governments and is advised by a group of accounting experts known as the European Financial Reporting Advisory Group. As a result IFRS as applied in the EU may differ from that used elsewhere.

Parts of the standard IAS 39: Financial Instruments: Recognition and Measurement were not originally approved by the ARC. IAS 39 was subsequently amended, removing the option to record financial liabilities at fair value, and the ARC approved the amended version. The IASB is working with the EU to find an acceptable way to remove a remaining anomaly in respect of hedge accounting. The World Bank Centre for Financial Reporting Reform is working with countries in the ECA region to facilitate the adoption of IFRS and IFRS for SMEs.


Hong Kong

Starting in 2005, Hong Kong Financial Reporting Standards (HKFRS) are identical to International Financial Reporting Standards. While Hong Kong had adopted many of the earlier IAS as Hong Kong standards, some had not been adopted, including IAS 38 and IAS 39. And all of the December 2003 improvements and new and revised IFRS issued in 2004 and 2005 will take effect in Hong Kong beginning in 2010.

Implementing Hong Kong Financial Reporting Standards: The challenge for 2005 (August 2005) sets out a summary of each standard and interpretation, the key changes it makes to accounting in Hong Kong, the most significant implications of its adoption, and related anticipated future developments. There is one Hong Kong standard and several Hong Kong interpretations that do not have counterparts in IFRS. Also there are several minor wording differences between HKFRS and IFRS.


India

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has announced that IFRS will be mandatory in India for financial statements for the periods beginning on or after 1 April 2011. This will be done by revising existing accounting standards to make them compatible with IFRS.

Reserve Bank of India has stated that financial statements of banks need to be IFRS-compliant for periods beginning on or after 1 April 2011...

The ICAI has also stated that IFRS will be applied to companies above Rs.1000 crore from April 2011. Phase wise applicability details for different companies in India:

Phase 1: Opening balance sheet as at 1 April 2011*
i. Companies which are part of NSE Index – Nifty 50
ii. Companies which are part of BSE Sensex – BSE 30

a. Companies whose shares or other securities are listed on a stock exchange outside India

b. Companies, whether listed or not, having net worth of more than INR1,000 crore

Phase 2: Opening balance sheet as at 1 April 2012*
Companies not covered in phase 1 and having net worth exceeding INR 500 crore

Phase 3: Opening balance sheet as at 1 April 2014*
Listed companies not covered in the earlier phases

If the financial year of a company commences at a date other than 1 April, then it shall prepare its opening balance sheet at the commencement of immediately following financial year.

On January 22, 2010 the Ministry of Corporate Affairs issued the road map for transition to IFRS. It is clear that India has deferred transition to IFRS by a year. In the first phase, companies included in Nifty 50 or BSE Sensex, and companies whose securities are listed on stock exchanges outside India and all other companies having net worth of Rs 1,000 crore will prepare and present financial statements using Indian Accounting Standards converged with IFRS. According to the press note issued by the government, those companies will convert their first balance sheet as at April 1, 2011, applying accounting standards convergent with IFRS if the accounting year ends on March 31. This implies that the transition date will be April 1, 2011. According to the earlier plan, the transition date was fixed at April 1, 2010.

The press note does not clarify whether the full set of financial statements for the year 2011-12 will be prepared by applying accounting standards convergent with IFRS. The deferment of the transition may make companies happy, but it will undermine India’s position. Presumably, lack of preparedness of Indian companies has led to the decision to defer the adoption of IFRS for a year. This is unfortunate that India, which boasts for its IT and accounting skills, could not prepare itself for the transition to IFRS over last four years. But that might be the ground reality. Transition in phases Companies, whether listed or not, having net worth of more than Rs 500 crore will convert their opening balance sheet as at April 1, 2013. Listed companies having net worth of Rs 500 crore or less will convert their opening balance sheet as at April 1, 2014. Un-listed companies having net worth of Rs 500 crore or less will continue to apply existing accounting standards, which might be modified from time to time. Transition to IFRS in phases is a smart move. The transition cost for smaller companies will be much lower because large companies will bear the initial cost of learning and smaller companies will not be required to reinvent the wheel. However, this will happen only if a significant number of large companies engage Indian accounting firms to provide them support in their transition to IFRS. If, most large companies, which will comply with Indian accounting standards convergent with IFRS in the first phase, choose one of the international firms, Indian accounting firms and smaller companies will not benefit from the learning in the first phase of the transition to IFRS. It is likely that international firms will protect their learning to retain their competitive advantage. Therefore, it is for the benefit of the country that each company makes judicious choice of the accounting firm as its partner without limiting its choice to international accounting firms. Public sector companies should take the lead and the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) should develop a clear strategy to diffuse the learning. Size of companies The government has decided to measure the size of companies in terms of net worth. This is not the ideal unit to measure the size of a company. Net worth in the balance sheet is determined by accounting principles and methods. Therefore, it does not include the value of intangible assets. Moreover, as most assets and liabilities are measured at historical cost, the net worth does not reflect the current value of those assets and liabilities. Market capitalisation is a better measure of the size of a company. But it is difficult to estimate market capitalisation or fundamental value of unlisted companies. This might be the reason that the government has decided to use ‘net worth’ to measure size of companies. Some companies, which are large in terms of fundamental value or which intend to attract foreign capital, might prefer to use Indian accounting standards convergent with IFRS earlier than required under the road map presented by the government. The government should provide that choice. Conclusion The government will come up with a separate road map for banking and insurance companies by February 28, 2010. Let us hope that transition in case of those companies will not be deferred further.


Taiwan

Adoption Scope and Timetable

(1) Phase I companies: listed companies and financial institutions supervised by the FSC, except for credit cooperatives, credit card companies and insurance intermediaries:

A. They will be required to prepare financial statements in accordance with Taiwan-IFRS starting from January 1, 2013.

B. Early optional adoption: Firms that have already issued securities overseas, or have registered an overseas securities issuance with the FSC, or have a market capitalization of greater than NT$10 billion, will be permitted to prepare additional consolidated financial statements1 in accordance with Taiwan-IFRS starting from January 1, 2012. If a company without subsidiaries is not required to prepare consolidated financial statements, it will be permitted to prepare additional individual financial statements on the above conditions.

(2) Phase II companies: unlisted public companies, credit cooperatives and credit card companies:

A. They will be required to prepare financial statements in accordance with Taiwan-IFRS starting from January 1, 2015. B. They will be permitted to apply Taiwan-IFRS starting from January 1, 2013.

(3) Pre-disclosure about the IFRS adoption plan, and the impact of adoption To prepare properly for IFRS adoption, domestic companies should propose an IFRS adoption plan and establish a specific taskforce. They should also disclose the related information from 2 years prior to adoption, as follows:

A. Phase I companies: (A) They will be required to disclose the adoption plan, and the impact of adoption, in 2011 annual financial statements, and in 2012 interim and annual financial statements. (B) Early optional adoption: a. Companies adopting IFRS early will be required to disclose the adoption plan, and the impact of adoption, in 2010 annual financial statements, and in 2011 interim and annual financial statements. b. If a company opts for early adoption of Taiwan-IFRS after January 1, 2011, it will be required to disclose the adoption plan, and the impact of adoption, in 2011 interim and annual financial statements commencing on the decision date.

B. Phase II companies will be required to disclose the related information from 2 years prior to adoption, as stated above.

Year Work Plan

2008 Establishment of IFRS Taskforce

2009~2011

Acquisition of authorization to translate IFRS
Translation, review, and issuance of IFRS
Analysis of possible IFRS implementation problems,and resolution thereof
Proposal for modification of the related regulations and supervisory mechanisms
Enhancement of related publicity and training activities

2012

IFRS application permitted for Phase I companies
Study on possible IFRS implementation problems,and resolution thereof
Completion of amendments to the related regulations and supervisory mechanisms
Enhancement of the related publicity and training activities

2013

Application of IFRS required for Phase I companies,and permitted for Phase II companies
Follow-up analysis of the status of IFRS adoption,and of the impact

2014

Follow-up analysis of the status of IFRS adoption,and of the impact

2015 8Application of IFRS required for Phase II companies

Expected benefits

(1) More efficient formulation of domestic accounting standards, improvement of their international image, and enhancement of the global rankings and international competitiveness of our local capital markets;

(2) Better comparability between the financial statements of local and foreign companies;

(3) No need for restatement of financial statements when local companies wish to issue overseas securities, resulting in reduction in the cost of raising capital overseas;

(4) For local companies with investments overseas, use of a single set of accounting standards will reduce the cost of account conversions and improve management efficiency.

Quote from Accounting Research and Development Foundation


Japan

The Accounting Standards Board of Japan has agreed to resolve all inconsistencies between the current JP-GAAP and IFRS wholly by 2011.


Pakistan

All listed companies must follow all issued IAS/IFRS except the following:
IAS 39 and IAS 40: Implementation of these standards has been held in abeyance by State Bank of Pakistan for Banks and DFIs
IFRS-1: Effective for the annual periods beginning on or after January 1, 2004. This IFRS is being considered for adoption for all companies other than banks and DFIs.
IFRS-9: Under consideration of the relevant Committee of the Institute (ICAP). This IFRS will be effective for the annual periods beginning on or after 1 January 2013.
[edit] Russia

The government of Russia has been implementing a program to harmonize its national accounting standards with IFRS since 1998. Since then twenty new accounting standards were issued by the Ministry of Finance of the Russian Federation aiming to align accounting practices with IFRS. Despite these efforts essential differences between national accounting standards and IFRS remain. Since 2004 all commercial banks have been obliged to prepare financial statements in accordance with both national accounting standards and IFRS. Full transition to IFRS is delayed and is expected to take place from 2011.


Singapore

In Singapore the Accounting Standards Committee (ASC) is in charge of standard setting. Singapore closely models its Financial Reporting Standards (FRS) according to the IFRS, with appropriate changes made to suit the Singapore context. Before a standard is enacted, consultations with the IASB are made to ensure consistency of core principles.[14]


South Africa

All companies listed on the Johannesburg Stock Exchange have been required to comply with the requirements of International Financial Reporting Standards since 1 January 2005.

The IFRS for SMEs may be applied by 'limited interest companies', as defined in the South African Corporate Laws Amendment Act of 2006 (that is, they are not 'widely held'), if they do not have public accountability (that is, not listed and not a financial institution). Alternatively, the company may choose to apply full South African Statements of GAAP or IFRS.

South African Statements of GAAP are entirely consistent with IFRS, although there may be a delay between issuance of an IFRS and the equivalent SA Statement of GAAP (can affect voluntary early adoption).


Turkey

Turkish Accounting Standards Board translated IFRS into Turkish in 2006. Since 2006 Turkish companies listed in Istanbul Stock Exchange are required to prepare IFRS reports.


List of IFRS statements with full text link

ALL FULL TEXTS available here at the IASB

The following IFRS statements are currently issued:

IFRS 1 First time Adoption of International Financial Reporting Standards
IFRS 2 Share-based Payment
IFRS 3 Business Combinations
IFRS 4 Insurance Contracts
IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures
IFRS 8 Operating Segments
IFRS 9 Financial Instruments
IFRS 10 Consolidated Financial Statements
IFRS 11 Joint Arrangements
IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
IFRS 13 Fair Value Measurement
IAS 1: Presentation of Financial Statements.
IAS 2: Inventories
IAS 3: Consolidated Financial Statements Originally issued 1976, effective 1 Jan 1977. Superseded in 1989 by IAS 27 and IAS 28
IAS 4: Depreciation Accounting Withdrawn in 1999, replaced by IAS 16, 22, and 38, all of which were issued or revised in 1998
IAS 5: Information to Be Disclosed in Financial Statements Originally issued October 1976, effective 1 January 1997. Superseded by IAS 1 in 1997
IAS 6: Accounting Responses to Changing PricesSuperseded by IAS 15, which was withdrawn December 2003
IAS 7: Cash Flow Statements
IAS 8: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
IAS 9: Accounting for Research and Development Activities – Superseded by IAS 38 effective 1.7.99
IAS 10: Events After the Balance Sheet Date
IAS 11: Construction Contracts
IAS 12: Income Taxes
IAS 13: Presentation of Current Assets and Current Liabilities – Superseded by IAS 1.
IAS 14: Segment Reporting (superseded by IFRS 8 on 1 January 2008)
IAS 15: Information Reflecting the Effects of Changing Prices – Withdrawn December 2003
IAS 16: Property, Plant and Equipment
IAS 17: Leases
IAS 18: Revenue
IAS 19: Employee Benefits
IAS 20: Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
IAS 21: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
IAS 22:Business Combinations – Superseded by IFRS 3 effective 31 March 2004
IAS 23: Borrowing Costs
IAS 24: Related Party Disclosures
IAS 25: Accounting for Investments – Superseded by IAS 39 and IAS 40 effective 2001
IAS 26: Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
IAS 27: Consolidated Financial Statements
IAS 28: Investments in Associates
IAS 29: Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
IAS 30: Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions – Superseded by IFRS 7 effective 2007
IAS 31: Interests in Joint Ventures
IAS 32: Financial Instruments: Presentation (Financial instruments disclosures are in IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures, and no longer in IAS 32)
IAS 33: Earnings Per Share
IAS 34: Interim Financial Reporting
IAS 35: Discontinuing Operations – Superseded by IFRS 5 effective 2005
IAS 36: Impairment of Assets
IAS 37: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
IAS 38: Intangible Assets
IAS 39: Financial Instruments: Recognition and Measurement
IAS 40: Investment Property
IAS 41: Agriculture


List of Interpretations with full text link

ALL FULL TEXTS available here at the IASB

Preface to International Financial Reporting Interpretations (Updated to January 2006
IFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities (Updated to January 2006)
IFRIC 7 Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (Issued February 2006)
IFRIC 8 Scope of IFRS 2 (Issued February 2006)—has been eliminated with Amendments issued to IFRS 2
IFRIC 9 Reassessment of Embedded Derivatives (Issued April 2006)
IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment (Issued November 2006)
IFRIC 11 IFRS 2-Group and Treasury Share Transactions (Issued November 2006)—has been eliminated with Amendments issued to IFRS 2
IFRIC 12 Service Concession Arrangements (Issued November 2006)
IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes (Issued in June 2007)
IFRIC 14 IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction (issued in July 2007)
IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate (issued in July 2008)
IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation (issued in July 2008)
IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets (issued in November 2008)
IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers (issued in January 2009)
SIC 7 Introduction of the Euro (Updated to January 2006)
SIC 10 Government Assistance-No Specific Relation to Operating Activities (Updated to January 2006)
SIC 12 Consolidation-Special Purpose Entities (Updated to January 2006)
SIC 13 Jointly Controlled Entities-Non-Monetary Contributions by Venturers (Updated to January 2006)
SIC 15 Operating Leases-Incentives (Updated to January 2006)
SIC 21 Income Taxes-Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets (Updated to January 2006)
SIC 25 Income Taxes-Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders (Updated to January 2006)
SIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease (Updated to January 2006)
SIC 29 Disclosure-Service Concession Arrangements (Updated to January 2006)
SIC 31 Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services (Updated to January 2006)
SIC 32 Intangible Assets-Web Site Costs (Updated to January 2006)
SIC 33 Consolidation and equity method - Potential voting rights and allocation of ownership interests

CHAPTER 20 – EXTERNAL AUDITING OF FOREIGN OPERATIONS

1. Dalam bab ini, kita membahas kualifikasi pribadi, persyaratan pendidikan dan persyaratan pengalaman negara-negara yang berbeda. kembangkan matriks yang mencakup negara-negara di satu sisi dan tiga dimensi hanya menggambarkan di atas agar Anda dapat membandingkan dan kontras yang berbeda

Jawab: Yang terlihat dalam bab ini adalah perbandinangan antara tiga model, yang pertama model A yaitu system integrasi , model ini dipakai oleh inggris, yang mejelaskan proses akuntan yang berawal dari level sekolah menengah,lalu pendidikan terpadu dan pengalaman praktek, kemudian langsung pada proses uji kompetensi professional, dan akhirnya menjadi akuntan yang berkualifikasi. Lalu pada model B yaitu system liniear yang dipakai oleh AS dan Jerman terdapat perbedaan pada proses kedua yaitu pelatuhan universitas (mulai dari dasar sampai level professional) lalu proses praktek,dan selanjutnya proses yang sama seperti model A, lalu pada model C yaitu parallel system proses berjalan dimulai dari level sekolah lalu bercabang ke pendidikan universitas yang berproses ke praktek, dengan pendidikan dan pengalaman yang berintegrasi praktek, selanjutnya proses sama seperti model A dan B.


2. System AS bersandar menuju persyaratan pendidikan berat yang dibarengi dengan praktek dan system inggris bersandar lebih kearah suatu persyaratan pengalaman berat bersamaan dengan kerja magang. Manakah system yang lebih efektif dan kenapa? System mana yang akan anda rekomendasikan untuk sebuah Negara seperti mozambik?

Jawab: System yang lebih efektif adalah system yang berada di AS. Bias dilihat ketika AS mengacu pada model B: linear system pada gambar 20.1, disitu dijelaskan bahwa awal menjadi akuntan berkualitas adalah harus menjalankan step –step pendidikan serta pelatihan menjadi akuntan termasuk praktek. Karena biasanya yang dibutuhkan untk menjadi akuntan ialah telah memiliki sertifikasi atau tanda bukti menjalni pendidikan akuntansi.

Untuk Negara mozambik yang memiliki latar belakang tertinggal maka sepantasnya menganut sitem akuntansi AS. Karena itu merupakan yang paling efektif.


3. Jika anda adalah akuntan bersertifikat di Negara anda dan ingin praktek sebagai auditor dinegara lain, anda kemungkinan besar tidak diperbolehkan untuk pratek. Mengapa ini menjadi hambatan? Strategi apa yang anda gunakan untuk melayani klien anda di pasar dimana anda tidak diizinkan untuk berlatih?

Jawab; Adanya hambatan ini terjadi karena perbedaan latar belakang dan standar akuntan public diseluruh dunia. Namun kebutuhan untuk layanan audit melampaui batas nasional. Jadi strategi yang dipakai agar dapat menjadi auditor dinegara lain adalah dengan bergabung bersama perusahaan audit besar didunia karena perusahaan ini telah menghasilkan berbagai cara layanan klien dari pengiriman auditor luar negeri untuk melakukan pemeriksaan untuk pengaturan yang lebih komplek dan auditor likal luar negeri yang diperlukan layanan.


4. Apa tujuan dari Kedelapan Instruksi yang dikeluarkan Uni Eropa? Apa menurut Anda beberapa masalah yang memungkinkan dapat menghambat pelaksanaan program tersebut?

Jawab : Uni Eropa mengeluarkan Instruksi Kedelapan dengan tujuan untukmenyelaraskan persyaratan yang mengarah ke sertifikasi auditor dan yang jugamembentuk kondisi bagi negara-negara untuk dipertimbangkan dalam pemberian timbal balik kepada akuntan dari negara-negara anggota Uni Eropa lainnya.


5. Mengapa audit sebagian besar perusahaan global terbesar dilakukan oleh perusahaan audit The Big Six?

Jawab : Karena perusahaan audit The Big Six sudah jelas kualitasnya, lebih independen, dan lebih terpercaya. Opini yang diberikan oleh perusahaan tersebut juga lebih berpengaruh dan lebih diakui oleh para investor.


6. Pada tahun 1989, Price Waterhouse mempertimbangkan untuk bergabung dengan Arthur Andersen, tetapi merger berantakan. Apakah alasan awal kedua perusahaan tersebut mempertimbangkan untuk bergabung? Apakah alasan mengapa mereka tidak menjalankan rencana merger mereka? Apa yang mungkin menjadi konsekuensi dari kegagalan mereka untuk bergabung?

Jawab : Alasan awal kedua perusahaan tersebut mempertimbangkan untuk adalah untuk meningkatkan globalisasi bisnis. Tetapi sangat sulit bagi perusahaan-perusahaan besar tersebut untuk bersama, terutama di mana ada perbedaan yang signifikan dalam budaya organisasi dan juga karena adanya konflik kepentingan contohnya keterkaitan bisnis Andersen dengan IBM padahal Prince Waterhouse mengaudit IBM.


7. Ketika Delloite & Touche terbentuk, tidak semua perusahaan anggota melakukan merger. Hal ini dikarenakan merger sangat sulit dilakukan bagi perusahaan besar, terutama jika terdapat perbedaan yang signifikan dalam budaya organisasi.


8. Beberapa cara yang dilakukan perusahaan audit dalam melayani klien globalnya, seperti:

¨ Pendekatan tidak langsung
Dalam pendekatan ini, hubungan koresponden beragam, berkisar dari sangat lemah sampai sangat kuat. Pada salah satu koresponden lokal ada yang melayani lebih dari satu perusahaan akuntansi. Dan di sisi lain ada koresponden yang melayani secara eksklusif untuk satu kantor akuntan public asing. Kunci untuk hubungan koresponden adalah bahwa tidak tidak ada hubungan resmi antara ekuitas perusahaan.

¨ Pendekatan langsung
Pendekatan ini datang dari berbagai bentuk, dan salah satunya yang paling umum digunakan adalah dengan mendirikan cabang di luar negeri dengan menggunakan nama perusahaan orang tua. Perusahaan local diperoleh, pada orang lain, perusahaan yang baru dibentuk. Konsep cabang, ditambah dengan manajemen pusat yang kuat. Memberikan control yang lebih ketat terhadap layanan.


9. Beberapa masalah perusahaan audit dalam melayani klien mereka yang berada di negara lain:

¨ pembatasan pada penggunaan nama perusahaan
Di beberapa negara tidak diperkenankan perusahaan asing untuk menggunakan nama internasional mereka saat bertugas di negara lain, akibatnya perusahaan internasional sulit untuk mengembangkan reputasinya di dunia internasional

¨ pembatasan hak-hak pendirian dan asosiasi
Perusahaan asing biasanya diharuskan untuk mengubah cara mereka dalam melakukan bisnis untuk menyesuaikan dengan perusahaan-perusahaan lokal. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat beroperasi secara independen dari perusahaan lokal. Selain itu dibeberapa negara juga mewajibkan perusahaan asing untuk ikut dalam suatu hubungan formal dengan perusahaan lokal.

¨ pembatasan ruang lingkup praktek
Dibeberapa negara, perusahaan asing diharuskan untuk melakukan audit dengan berdasarkan pada undang-undang. Selain itu juga ada beberapa Negara yang


10. Apa beberapa perbedaan pada standar cara audit dan praktek yang dikembangkan di seluruh dunia?

Ada banyak alasan mengapa standar audit bervariasi pada tiap Negara. Di Amerika Serikat dan Inggris, ada berbasis luas pasar modal dan profesi akuntansi yang berkualitas tinggi. Pada pasar modal mengharuskan laporan keuangan diverifikasi secara independen, dan profesi telah dikembangkan dan disempurnakan standar audit dari waktu ke waktu.


11. Dalam bab ini, kami menyediakan laporan audit dari beberapa perusahaan global, bagaimana laporan-laporan ini dibandingkan dengan pedoman audit internasional 13?

Pada dasarnya hampir semua Negara memiliki bentuk laporan audit yang seragam, hanya sedikit yang membedakan laporan – laporan tersebut, hal ini tergantung pada regulasi peraturan yang berlaku di tiap – tiap Negara. Namun setiap Negara tetap menjalankan atau mematuhi segala peraturan audit yang berlaku internasional.


12. IFAC sedang mencoba untuk mengharmonisasi standar audit dan praktek. Apa yang anda pikir sebagai beberapa hambatan untuk harmonisasi ini? Apa saja manfaat dari pekerjaan mereka yang sukses?

Hambatan dalam harmonisasi standar dan praktek audit :

·Perbedaan latar belakang dan tradisi
·Perbedaan kebutuhan dari berbagai lingkungan ekonomi
·Tantangan standarisasi terhadap kedaulatan nasional

Manfaat :

·Keberadaan Standar Internasional Pemeriksaan Keuangan (ISA) akan memberikan pembaca laporan yang diproduksi di Negara – Negara lain suatu keyakinan yang dapat dibenarkan menurut pendapat auditor. Dengan demikian pinjaman kredibiltas kerja auditor asing memungkinkan auditor dapat memberikan kredibiltas atas laporan keuangan yang ia laporkan.
·ISA akan memperkuat manfaat dari adanya standar akuntansi internasional dengan memberikan pembaca jaminan yang lebih besar bahwa standar – standar akuntansi telah dipatuhi.
·Menambah kekuatan ISA akan membantu pembaca dalam membuat perbandingan keuangan internasional.
·ISA akan memberikan insentif lebih lanjut untuk meningkatkan dan memperluas standar.
·Keberadaan ISA akan membantu dalam aliran modal investasi, terutama untuk Negara – Negara berkembang.

INTERNATIONAL TAXATION

Study Question (Hal: 631)
1. Suatu perusahaan punya cabang di negara A dan negara B. Negara A menetapkan tarif pajak sesuai undang-undang sebesar 34 persen. Sedangkan negara B 40 persen. Apakah ada alasan khusus tarif pajak negara B lebih efektif dan menguntungkan untuk perusahaan?
Jawaban:
Tidak ada alasan khusus mengapa hal itu terjadi,yang jelas pajak negara B membantu perusahaan untuk menjadi lebih untung.


3. a. Mengapa Belanda disebut sebagai surga pajak yang baik?
Jawaban:
Tax haven dapat diartikan sebagai tempat di mana orang asing dapat menerima berbagai keuntungan, termasuk pajak rendah atau tidak ada pajak untuk golongan pendapatan tertentu. Karena di Negara Belanda yang dianggap sebagai Tax Haven Country umumnya merupakan tempat pencucian uang (money laundering) dan lazimnya memiliki fasilitas di bidang keuangan dan perpajakan yang sangat menarik, sehingga negara-negara/wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah penampungan dana/uang dari berbagai sumber yang umumnya dianggap tidak jelas.

b. Masalah apa yang dihadapi negara sebagai negara surga pajak? Apa dampak yang bisa pencabutan di AS dari pemotongan pajak 30 persen pada efek bunga terhadap penggunaan Antillen Belanda sebagai negara surga pajak?

Jawaban:
Organisasi kerja ekonomi dan pembangunan (organization for economic cooperation and development – OECD) mencoba untuk menghentikan kompetisi pajak yang dilakukan oleh beberapa negara surga pajak.
Sebenarnya kompetisi pajak akan bermanfaat jika dapat membuat pemerintah menjadi lebih efisien. Disisi lain kompetisi itu akan berbahaya jika mengalihkan pendapatan pajak dari pemerintah yang sebenarnya memerlukan pendapatan tersebut untuk menediakan jasa yang dibutuhkan oleh kalangan usaha.
OECD secara khusus mengkhawatirkan bahwa negara-negara surga pajak akan memungkinkan kalangan usaha untuk menghindari atau mencurangi pajak negara lain. Sebenarnya yang disebut sebagai anak perusahaan plat nama (Brass Plate) tidak memiliki pekerjaan nyata yang terkait : Perusahaan tersebut tidak memiliki kegiatan yang substansial dan hanya menyalurkan transaksi keuangan melalui negara surga pajak untuk menghindari pajak negara lain. Secara khusus, OECD mencurigai negara surga pajak yang tidak bersedia untuk membagi informasi dengan otoritas pajak di negara lain dan yang menerapkan atau memberlakukan hukum pajak secara tidak wajar atau secara rahasia.


4. Apakah dengan adanya sistem pajak klasik dan gabungan perusahaan mempengaruhi kebijakan keuangan dari perusahaan multinasional?
Jawaban:
Ya, mempunyai sedikit pengaruh karena Pendapatan pajak diterima oleh masing masing kesatuan yang dikenakan pajak maka pendapatan suatu korporasi diterima sebagai deviden oleh pemegang saham, sehingga kedua pajak tersebut mempengaruhi kebijakan keuangan perusahaan multinasional



Discussion Points (Hal: 631)
1. Persetujuan perdagangan bebas amerika utara termasuk Amerika Serikat, canada, dan mexico, dengan kemungkinan bahwa chile boleh jadi ditambahkan sebagai anggota yang berikutnya. apa ada beberapa pertanyaan yang harus diatasi jika
sistem pajak mereka harus diselaraskan? apa yang berdiri di jalan penyelarasan?

Jawaban:
Saya pikir ya, karena setiap negara memiliki kebijakan dan aturannya sendiri. ketika sekarang membuat suatu organisasi dan perjanjia, tntunya mereka harus menyatukan perbedaan itu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi.
• Yang menjadi penyelaras sistem perpajakan mereka adalah karena mereka memiliki kesamaan yaitu kesamaan wilayah yang berada di benua amerika bagian utara. Perasamaan ini yang bisa menjadi alasan dan menjadi alasannya.


2. Sebagian orang sudah berargumentasi bahwa Amerika Serikat itu perlu mengadopsi suatu nasional VAT sebagai suatu generator pendapatan yang utama. bagaimana kekuatan suatu VAT mengubah penyebaran hasil pajak di dalam Amerika Serikat bandingkan dengan apa yang sekarang ini ada? apakah [yang merupakan] keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian dari suatu nasional VAT sebagai lawan pajak penjualan status(negara bahwa sekarang ini ada?
Jawaban:
PPN yang dikenakan pada markup atas biaya pokok penjualan yang kurang dari PPN tersebut dapat diperoleh kembali dari pemasok.
PPN yang berbeda dari pajak penjualan yang dilakukan di seluruh pajak penjualan yang muncul pada tingkat ritel daripada setiap tahap proses.
PPN tidak terdaftar secara terpisah kepada biaya atau harga yang diberikan kepada konsumen.


3. Anda baru saja disewakan oleh suatu yang kecil memulai perusahaan yang sedang kembangkan dengan cepat luar negeri. apa yang nasihat pajak akan anda memberi mereka ketika mereka menjelajah jalan cara yang berbeda untuk menembus pasar-pasar asing?
Jawaban:
Menggunakan VAT, karena VAT merupakan sumber pendapatan utama yang diyakini banyak pihak.
Menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan yang berkembang, menjalin kerjasama, membuat perencanaan pajak yang baik dan benar.



Problems (Hal: 632)
1. Menganggap situasi PPN dimana tarif pajak adalah 15 persen, dengan penjualan ekspor dibebaskan. tidak membeli input yang PPN telah dibayar, dan harga jual bersih kepada tengkulak sebelum PPN adalah 250. grosir menambah nilai 300 dan pengecer menambah nilai 500 untuk pelanggan.
a. Apa harga jual kotor dan bersih di grosir, produsen dan tingkat reatailer?
b. Berapa banyak PPN yang dibayar ke kantor pajak di tiap tingkat?
c. Apa adalah jumlah akhir yang konsumen domestik dan berapa banyak membayar PPN itu?
d. Akan Anda menjawab item yang akan sama jika pengecer adalah untuk ekspor barang bukan penjualan mereka ke konsumen dalam negeri?

Jawaban:
a. - harga jual kotor produsen:
15% x 250 = 37,5
250 + 37,5 = 287,5
- harga jual kotor grosir :
15% x 300 = 45
300 + 45 = 345
- harga jual kotor pengecer :
15% x 500 = 75
500 + 75 = 575
b. - produsen = 37,5
- grosir = 45
- pengecer = 75
d. Biasanya pengecer itu menjadi tulang punggung pendistribusian hingga langsung ke tangan konsumen sedangkan untuk export domestic biasanya dilakukan oleh distributor besar yang nantinya akan mendistribusikan barang-barangnya melalui pedagang grosir dan pengecer. Tenaga sales biasanya dipunyai oleh pedagang grosir besar dan grosir


3. a. Bagaimana akan keuntungan dan kerugian diakui atas piutang menurut pernyataan FASB 52?

Jawaban:
Keuntungan dan kerufian dari operasi hedging dengan basis setelah pajak yang dianggap sebagai penyesuaian translasi dibatasi hanya sejumlah penyesuaian translasi dari insvestasi translasi.

b. Bagaimana keuntungan dan kerugian akan terjadi diamortisasi untuk tujuan pajak AS?
Jawaban:
Yang menjadi tujuan dasar amortisasi adalah pengeluaran untuk memperoleh harta tak beruwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.



Questions (Hal: 634)
1. Bagaimana cara penetapan dari pusat koordinasi berdampak terhadap kewajiban hutang pajak perusahaan bahwa menyewa aktiva-aktiva dari pusat dan perusahaan bahwa membiayai akuisisi-akuisisi aktiva-aktiva melalui pusat?
Jawaban:
Satu atraksi pajak yang penting adalah kemungkinan pendirian/penetapan suatu pusat koordinasi. Suatu pusat koordinasi dapat dibentuk karena satu atau lebih aktivitas yang berikut: pengembangan dan pemusatan iklan, penawaran dan pertemuan informasi, asuransi dan reasuransi, R & D, hubungan-hubungan dengan nasional dan penguasa internasional, keuangan, perakunan dan bantuan administratif, lindung nilai uang kartal, dan aktivitas lain yang berhubungan. Kebanyakan koordinasi-koordinasi memusat bersifat keuangan dan perakunan secara alami.


2. Apa yang akan menjadi dampak terhadap kewajiban hutang pajak induk perusahaan dari daftar aktivitas pada pertanyaan no. 1?
Jawaban:
Aktivitas dari pusat bebas dari pengendalian pertukaran Belgia dan hampir pajak bebas. Pajak didasarkan pada suatu persentase yang kecil (biasanya 8 persen) dari biaya, kecuali biaya-biaya gaji dan beban tugas keuangan. Setiap deviden yang dibayar oleh pusat kepada induk perusahaannya mengecualikan pajak yang dipungut dari sumber pembayarannya.


3. Selain dari isu-isu yang diidentifikasi pada soal no. 2, beberapa pertimbangan mengapa suatu perusahaan U.S. mungkin ingin menetapkan suatu pusat koordinasi di negara Belgia? Apa harus itu untuk mendapatkan pajak yang maksimum bermanfaat bagi yang beroperasi di negeri Belgia?
Jawaban:
Suatu pusat koordinasi dapat disebut sebagai aktiva-aktiva bahwa itu dapat menyewa kepada para anggota yang lain kelompok coorporate kedua-duanya di dalam dan negara Belgia luar. Pusat itu dapat juga digunakan untuk membiayai operasi di dalam negara-negara yang lain. Sebagai contoh, seorang anggota kelompok coorporate di Jerman bisa meminjam uang dari koordinasi pusat dan membayar semua bunga kepada pusat.

PERTANYAAN (halaman 601 – 602)

1. Pernyataan dibawah ini terdapat pada permulaan bab. Bagaimana situasi yang dideskripsikan pada pernyataan ini mempengaruhi system skuntansi manajemen Motorola?
Matsushita menambil alih pabrik televise Motorola di Amerika dan melebini satu dasawarsa, menggunakan kerangka kerja yang sama, mampu mengembangkan volume produksi sebanyak 40% seraya memperkecil kerusakan dari 150 per 100 set produksi menjadi 3 kerusakan per 100 set produksi. Pada perusahaan induk Jepang, pabrik mengukur tingkat kerusakan 0,5 per 100 set.

Jawab:
Situasi dari pernyataan ini akan menimbulkan sebuah perkembangan yang dramatis dalam kinerja manufaktur. Akan terjadi pembangunan dalam manajemen produksi yang berdampak luas pada cara manajemen menghitung biaya aktivitas.


2. Robert Kaplan menyatakan bahwa model akuntansi biaya yang sekarang berlaku tidak sesuai dengan pergerakan industry saat ini. Apa yang salah menurut penjelasan Kaplan, dan bagaimana itu harus dirubah?

Jawab:
Kaplan menyimpulkan bahwa model biaya akuntansi yang berlaku didasakan pada pruksi massa dari produk jadi dengan karakteristik dan teknologi yang stabil. Pada beberapa industry, seperti telekominikasi, tak ada factor-faktor itu, jadi kita perlu memperbaharui pemikiran kita tentang peranan biaya akuntansi. Caranya dengan merancang system biaya akuntansi yang mendukung strategi perusahaan, bukan dengan akumulasi biaya yang sederhana.


3. Apa factor terbesar yang harus dipertimbangkan dalam alokasi overhead cross-national? Mengapa itu berbeda dari alokasi overhead tradisional domestic?

Jawab:
Pada sisi cross-national, perushaan harus menentukan apa yang harus dilakukan dengan overhead perushaan, karena pengalokasian biaya perusahaan secara langsung mempengaruhi keuntungan perusahaan. Sementara dari sisi taridisional, perusahaan berjuang dengan konsep umum dalam pengalokasian overehad dan cara-cara yang mempengaruhi biaya produk.


4. Bagaimana perpajakan America mempengaruhi alokasi overhead dalam lingkup multinasional?

Jawab:
Di amerika, perbedaan tingkat pajak memperkeruh situasi. Pada perusahaan besar di Negara dengan pajak yang tinggi, ada keuntungan untuk menekan pengeluaran yang memungkinkan untuk melawan pendapatan perusahaan induk. Pengaruh buruk dari penggunaan hokum pajak untuk pengalokasian overhead adalah bahwa hal itu dapat mengeliminasi berbagai kemungkinan bagi perusahaan untuk memilih dasar alokasi yang konsisten dengan strategi manufaktur.


5. Apa yang diajarkan bangsa Jepang mengenai bagaimana sebaiknya overhead dialokasikan?

Jawab:
Bangsa jepang telah menerapkan hubungan langsung antara alokasi overhead dengan tujuan perusahaan dan telah membangun pendekatan yang berbeda bagi pengalokasian overhead. Para manajer di jepang lebih berfokus pada bagaimana teknik pengalokasian dapat mengukur biaya daripada tentang bagaimna teknik alokasi dapat memotivasi pekerja untuk menekan biaya. Selain itu, Jepang mengajarkan bahwa overhead tak bias ditekan dengan pemotongan biaya sederhana, tapi seluruh proses manufaktu haris dirancan ulang. Kesimpulannya ialah perusahaan bias saja memiliki biaya overhead yang rendah namun tetap kompetitif dengan cara merancang proses manuufaktur yang terkontrol dan terintegrasi dengan baik.


6. Pada pertengahan 1980, black & Decker menemukan bahwa terlalu banyak produk dengan berbagai macam perbedaan, jadi diputuskan untuk menstandarisasi beberapa bagian yang dapat digunakan untuk bagian lainnya dalam produk yang berbeda. Bagaimana overhead dialokasikan untuk menjapai objek / tujuan itu?

Jawab:
Dalam kasus ini, salah satu pendekatan yang mungkin dapat dilakukan perusahaan Black and Decker untuk mengendalikan biaya produksi ialah dengan menggunakan biaya standar. Kuantitas dan biaya standar diterapkan untuk menungkatkan kinerja perusahaan. Agar lebih berguna, biaya standar harus bersifat realistis dan praktis.


7. Bridgestone, manufaktur raksasa di Jepang, mengakuisisi Firestone pada akhir 1980-an dan menperluas kapasitas dan sebaran geografisnya secara signifikan. Melihat dari kompetisi yang ekstrem dan factor lainnya, bagaimanapun, operasi firestone Bridgesotne merugi 350 juta dollar pada 1990. Apa yang dapat kita ambil berdasarka diskusi kita mengenai akuntansi manajemen agar Bridgestone dapat kembali meraup keuntungan?

Jawab:
Berdasarkan hasil diskusi, Bridgestone harus mengelola system biaya target yang merega terapkan dengan lebih baik, karena biaya target serupa dengan system biaya standar yang ideal, dimana system ini hanya dapat diterapkan saat kondisi sedang ideal. Sementara itu, lingkungan global terlalu kompleks dan kurang sesuai dengan system biaya standar dalam menetapkan biaya produk yang efektif.


8. Bagaimana outsourcing membantu perusahaan mengontrol biayanya, dan apa saja yang memungkinkan di sisi lain?

Jawab:
Outsourcing dapat dukatakan seperti memiliki pihak lain yang memproduksi bagian / perngkat dan komponen-komponen, selain itu bias juga dilihat sebagai pihak yang membuat fasilitias produksinya sendiri.


9. Bagaimana biaya target berbeda dengan biaya standar?

Jawab:
Pada biaya target, perusahaan menerapkan harga pasar untuk sebuah produk untu kemuduan menghasilkan keuntunagn. Sementara biaya standar berguna dalam mempersiapkan anggaran dan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan maupun individual. Perbedaannya antara keduanya adalah apa yang ingin dicapai oleh biaya yang dikeluarkan perusahaan/ untuk tujuan apa biaya dikeluarkan atau dipergunakan.


10. Apa saja masalah yang terjadi pada percobaan Jepang untuk menerapkan konsep biaya target pada supplier asing?

Jawab:
Supplier asing yang bekerja sama dengan jepang menemukan bahwa system biaya target sangat sulit untuk dikelola. Itu bagus bagi sisi pembeli, tapi sulit bagi sisi penjual. Sementara itu manufaktur jepang terus berusaha memaksa supplier asing untuk menurunkan harga saat mereka tetap menggunakan system biaya target.


11. Apa kendala yang terjadi dalam penggunaan biaya standar pada saat perubahan cepat yang terjadi di lingkungan teknologi?

Jawab:
Ada anggapan bahwa penggunaan biaya standar sesuai terutama bagi produk yang tak mengikuti perubahan teknologi. Dapat dikatakan bahwa biaya standar tak dapat memberi peranan berarti ketika terjadi perubahan teknologi dalam waktu yang cepat.


12. Apa perbedaan AQL dengan TQM?

Jawab:
Acceptable Quality Level (AQL) berasumsi bahwa proses produksi perlu dirancang untuk menjaga terjadinya kerusakan dalam tingkat yang dapat ditoleransi. Kebijakannya ialah jika terlalu berusaha untuk mengeliminasi semua kerusakan, maka akhirnya semakin menambah biaya proses manufaktur. Sementara Total Quality management (TQM) lebih memilih untuk mengeliminasi semua kerusakan, bukan hanya menguranginya saja. TQM merupakan sebuah proses dari perkembangan berkelanjutan pada setiap level organisasi.


13. Apa saja cara “zero defects” mempengaruhi system akuntnsi biaya perusahaan dan proses manufaktur?

Jawab:
Zero defects berpengaruh pada menurunnya biaya produksi jangka panjang sebagai akibat dari menurunnya kerusakan yang terjadi. Selain itu, juga penting untuk terlibat dalam keputusan pembelanjaan modal untuk menghembat biaya manufacturing yang akan menimbulkan perkembangan dalam kualitas.


14. Apa saja perbedaan antara EOQ dan JIT sebagai filosofi manajemen persediaan?

Jawab:
Economic Order Quantity (EOQ) menentukan berapa banyak produk yang dibutuhkan, kemudian menetapkan jumlah untuk mempersiapkan safety stock (persediaan cadangan) untuk menutupi ketidakpastian yang mungkin terjadi. pendekatan ini membutuhkan biaya perawatan yang cukup tinggi. Sementara Just IN Time (JIT) bertujuan untuk mengeliminasi safety stock dan persediaan hanya dimiliki tepat saat dibutuhkan untuk proses produksi.


15. Saat McDonnell-Douglas menjual pesawat tempur F-18A kepada pemerintah Kanada, perlu menerpakpan perjanjian barter yang memuaskan yang disebut offset atau countertrade. Bagian dari perjanjian itu adalah untuk membangun pasar ekspor bagi produk Kanada sebagai jalanuntuk membantu penerintah Kanada mengembangkan pertukaran asing. Apa saja kesulitan yang munkin dihadapi mcdonnell-Douglas dalam menentukan biaya dan keuntungan dari penjualan pesawat?

Jawab:
Kesulitan yang mungkin dihadapi dalam transaksi ini adalah masalah keseimbangan dalam pembiayaan. Tantangan utama dari kadua pihak ialah dalam menentukan nilainya. Pihak McDonnel-Douglas harus menetapkan harga yang dapat nenutupi seluruh biaya yang terkait dengan perjanjian barter dengan pihak Kanada untuk membangun pasar ekspor dan sebagainya. Selain itu, diperlukan proses negosiasi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.


16. Asumsikan bawha perusahaan induk di US mengapalkan persediaan untuk cabang di UK dengan kebijakan harga transfer tinggi. Apa saja cara yang dapat mempengaruhi perusahaan atas kebijakan ini?

Jawab:
Kebijakan harga transfer tinggi pada komponen yang dikapalkan dari perusahaan iduk akan berakibat pada tingginya biaya untuk barang yang terjual, rendahnya keuntungan hasil operasi, dan rendahnya ROI (tingkat pengembalian investasi).


17. Asumsikan pertanyaan serupa dengan nomor 16 tapi dengan kebijakan harga transfer rendah?

Jawab:
Sementara itu, kebijakan harga transfer rendah akan menyebabkan rendahnya biaya untuk barang yang dijual, tingginya keuntungan hasil operasi, serta tingginya tingkat ROI dan EVA (economic value added).


18. Mengapa dan bagaimna autoritas pajak bias terlibat dalam situasi harga transfer?

Jawab:
Autoritas pajak terhubung dengan harga transfer dalam paranannya untuk memastikan bahwa setiap Negara mendapatkan pembagian yang adil dari pendapatan pajak perusahaan.


19. Berdasarkan survey yang disebutkan dalam bab ini, apa saja factor paling penting yang diperimbangka perusahaan dalam menerpakan harga transfer? Apa penyebab survey ini membuktikan sedikit dari alasan yang akurat pada situasi sebenarnya?

Jawab:
Faktot-faktor tersebut yaitu kompetisi dan kondisi pasar di Negara asing. Namun, Pada pembelajaran yang berbeda, Lin dan kantor menyatakan bahwa factor yang mempengaruhi perusahaan dalam menetapkan harga transfer diantaranya factor ekonomi seperti hokum perpajakan, pendapatan pajak perusahaan, kebijakan import, fluktuasi nilai mata uang. Selain itu juga dilihat dari factor internal perusahaan, seperti evaluasi kinerja, income smoothing, dan neraca keuangan.


20. Apa saja perbedaan nasional antara kebijakan harga transfer dengan prakteknya?

Jawab:
Perbedaannya ialah:
1.Amerika, Prancis, Inggris, dan Jepang terlihat lebih berorientasi pada hrga transfer, sementara Canada dan Italia memilih harga pasar. Namun, system harga transfer berbasis multinasional asing pada umumnya lebih mudah dan lebih daripada system Amerika.
2.Meskipun perusahaan asing umunya memiliki lingkungan yang sama untuk formula harga transfer, terutama antara perusahaan-perusahaan besar, perbedaan nasional tetap saja terjadi.
3.Suatu pembelajran menyatakan bahwa harga transfer lebih seperti pengelolaan operasi perusahaan, daripada sebagai tehnik untuk memotivasi kinerja perusahaan anak.


21. Bagaimana Anda mendukung argument bahwa aturan kebijakan harga transfer tidak etis?

Jawab:
Harga transfer merupakan masalah yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Namun, Pada survey bisnis internasional bahwa aotoritas pajak adalah yang kurang tertarik dengan issue ini. Sementara beberapan Negara seperti Irlandia dan Puerto Rico sama sekali tidak tertarik pada issue harga transfer.



DISKUSI (Hal 602)

1. Seperti kita catat di awal bab ini, pada tahun 1970 biaya akuntansi manajemen telah berkembang secara alami dan logis ke dalam skema manajemen akuntansi full-blown berdasarkan standart biaya, penganggaran fleksibel, analisis biaya-volume-profit, varians analisis penganggaran modal, dan tujuan kongruensi. salah satu dasar dari pendekatan ini adalah pengaturan standar rekayasa ketat sebagai cara untuk mengukur biaya. Muncul beberapa ketidaksetujuan mengenai apakah untuk pemanfaatan langsung biaya penetapan , di mana produk ditugaskan biaya langsung tetap dan variabel yang secara langsung berhubungan dengan produk tersebut, atau penyerapan biaya, di mana semua biaya ditugaskan untuk produk dan, khususnya, biaya tidak langsung dialokasikan ke produk basd pada beberapa bentuk pemicu biaya. Akuntansi berdasarkan aktivitas (ABC) halus penyerapan biaya pendekatan dengan mencoba untuk mengidentifikasi biaya yang berkaitan dengan setiap kegiatan produk melewati dan menentukan pemicu biaya yang dapat digunakan untuk menentukan biaya produk pada setiap tingkat aktivitas. Kemudian datang spesifikasi toyota jepang yang memperkenalkan konsep biaya target. Apa perbedaan fundemental antara target costing dan pendekatan biaya standar baru saja dijelaskan? diberikan contoh dalam bab ini cara menerapkan target biaya jepang, apa yang ada saja cara jepang dalam melakukan bisnis yang memungkinkan mereka untuk pindah ke pendekatan target biaya? Apakah Anda berpikir bahwa standar rekayasa tidak penting untuk jepang ini? Jika tidak pendekatan mereka untuk mengontrol biaya dan bagaimana yang berbeda dari standar rekayasa?

Jawaban:
Biaya standar dapat sangat membantu dalam menentukan nilai persediaan dan sejenisnya, MNEs perlu menentukan jika biaya standar dari produk sama di lokasi produksi yang berbeda diseluruh dunia. biaya standar harus realistis dan praktis. Kebutuhan biaya standar ketat namun dapat diterapkan. Namun biaya target sangat mirip dengan sistem biaya standar yang ideal, dimana standar dapat dicapai hanya dalam kondisi ideal. Biaya target yang dijelaskan di sini lebih merupakan fungsi dari harga standar ideal.



2. USCO adalah distributor perusahaan anak multico, non-MNE Amerika. Fungsi USCO adalah orang-orang dari distributor murni. Mereka membeli produk jadi dari multico, menyimpan inventaris dari produk-produk baru yang sukses, dan risiko valuta asing karena transaksi dengan USCO adalah dalam mata uang dollar AS.


3.Simak

4.Baca secara fonetik

Multico tidak menjual begian yang tak berhubungan di Amerika Serikat tapi menjual satu kategori produk kepada perusahaan yang tidak berhubungan di eropa, EC. Multico tidak dapat memperoleh informasi tentang harga jual kembali Komisi Eropa. Tidak seperti USCO, EC menjual terutama kepada pengguna akhir. Multico mencurigai bahwa EC dapat memperoleh harga tinggi untuk produk yang dapat diperoleh di negara-negara Amerika. Mengacu pada tabel 18.4, yang manakah metode transfer pricing yang tampaknya paling masuk akal? Mengapa?

Jawaban:
Metode transfer yang paling masuk akal adalah high transfer princes on flows from parent and low transfer prices on flows to parent, karena setiap kondisi dari harga final produk dapat terkontrol oleh pemerintah tetapi berdasrkan biaya produksi.

MNE berbasis AUS, menerapkan sebuah sistem harga transfer yang ketat dengan dokumentasi yang ekstensif. Perusahaan yang menggunakan EVA untuk tujuan evaluasi kinerja divisi akan menggambarkan jika harga transfer tidak dihitung dengan benar, IRS bisa digunakan kembali dan dikenakan denda dan bunga atas pajak kembali. Bila ini terjadi, divisi harus menyerap biaya ini, yang secara material dapat mempengaruhi ROIC dan EVA.




Hal 606

1. Nielsen percaya bahwa hal itu harus dievaluasi sebagai pusat keuntungan. Neilsen percaya bahwa kinerja anak perusahaan harus dievaluasi dalam bentuk dolar Amerika daripada mata uang Peru, karena nilainya bagi dirinya dan perusahaannya merupakan sebuah kontribusi bagi perkembangan kekuatan Amerika. Dalam usaha untuk menghindari masalah dengan Amerika dan agensi pemerintahan Peru, harga transfer sudah disesuaikan secra bertahap namun pasti setiap bulannya. Mata uang Peru relative terhadap dolar Amerika.


2. Evaluasi kinerja operasi perusahaan anak menentukan poin dimana salah satu anggota staf Amerika tidak menyadari apa yang sedang terjadi dan menyimpulkan bahwa Valencia dipecat atau dikeluarkan dari operasi Peru.


5. Ya, karena perusahan anak perusahaan Peru hanya menjual kepada Amerika. Perusahaan induk, tak akan bias menggunakan surplus kapasitas produksi, dan menggunakan biayanya untuk mengembangkan keuntungan lebih jauh.


KASUS (hal 607)

1. Apakah upflit membenarkan usaha untuk mengalokasikan untuk perusahaan anak, melalui harga transfer yang meningkat, biaya pengembangan dari mesin baru? apa hal itu dibenarkan dalam mengalokasikan untuk R & D biaya perusahaan anak proyek yang pada akhirnya tidak menghasilkan apapun dalam aplikasi komersial dari perusahaan?

Jawaban:
Upflit dirancang dan diproduksi di Manchaster dan yang dikirim ke perusahaan anak di Brazil dan Kanada, di mana produk forklift dibuat. Yang pada akhirnya, akan dijual di seluruh dunia. Pada tahun 1995 Upflit memperkenalkan forklift dengan mesin baru yang telah menghabiskan beberapa tahun dan jutaan dolar untuk mengembangkannya.Untuk menyebar dan memperoleh kembali biaya mesin R & D, Upflit telah meningkatkan harga pengalihan mesin yang di jual ke perusahaan anak. Bagaimanapun Brazil dan kanada memiliki masalah dalam menghadapi atau berhadapan dengan instansi pemerintah.

2. Jika perusahaan benar dalam mengalokasikan biaya overhead, R & D, dan biaya sejenis lainnya untuk afiliasinya, apa yang akan menjadi metode yang paling adil untuk melakukannya?

Jawaban:
Efek ini diperhatikan oleh pemerintah Brasil baik kedua pemerintah juga khawatir tentang komponen alokasi overhead kantor pusat dalam harga transfer. Di mata mereka, merupaka sedikit pembenaran untuk isi menguasai overhead perusahaan anak, dimana mereka tidak benar-benar mendapatkan keuntungan.

3. Dalam situasi di mana beberapa negara tidak akan membiarkanperusahaan anak untuk membayar peusahaan induk untuk alokasi seperti itu, bagaimana seharusnya perusahaan induk menangani "hutang"? Bagaimana seharusnya itu menangani keluhan dari pemerintah lainnya, seperti Kanada dalam hal tertentu, yang mengizinkan alokasi tetapi objek dengan kebijakan harga tidak seragam?

Jawaban:
Departemen penerimaan Kanada juga tidak senang dengan harga transfer yang baru karena akan mengakibatkan biaya tinggi dan pajak yang lebih rendah untuk afiliasi Kanada. Efek ini tidak dianggap begitu saja oleh pemerintah Brasil. Kedua govermets juga khawatir hal tentang overhead kantor pusat komponen alokasi pada harga transfer. Di mata mereka, perusahaan induk itu mempunyai pembenaran kecil untuk menguasai overhead anak perusahaan, dimana mereka yang tidak benar-benar mendapatkan keuntungan. Bangsa Kanada merasa bahwa jika perusahaan anak diBrasil tidak akan dikenakan biaya untuk R & D, perusahaan anak di kanada seharusnya tidak dikenakan biaya juga. Pemerintah Inggris marah karena merasa Upflit yang harus dapat mengumpulkan biaya R & D dari perusahaan anak. selanjutnya, dengan tidak mengumpulkan biaya R & D, pengangkatan dapat mempengaruhi laba kena pajak dari Inggris dan Brasil.

4. Apa yang bisa PT.Upflit internasional Lakukan untuk menyelesaikan konflik intra-pemerintah Brasil antara otoritas pajak dan bea cukai?

Jawaban:
Dengan tidak mengumpulkan biaya R & D, Upflit telah mengganti pajak pendapatan dari Inggris ke Brasil. Sementara itu, adat istiadat otoritas Brasil menjadi marah karena, sebagai akibat dari harga transfer yang lebih rendah, itu menerima tugas kurang (tarif) dari sebelumnya. Singkatnya, Upflit tampaknya berada dalam posisi yang tak menyenangkan bagi siapapun.